Pantau Popularitas Capres Pilihan Anda di Facebook

Konten 'Suara Indonesia' bertujuan agar pengguna dapat melihat popularitas para calon presiden di jejaring sosial tersebut.

Konten baru ini diluncurkan untuk memantau calon presiden mana yang paling sering dibicarakan di Facebook. Pengguna dapat melihat popularitas para calon presiden berdasarkan wilayah propinsi dan waktu.

Read More

1 Juli, KPU Umumkan Harta Kekayaan Capres-Cawapres ke Publik

JAKARTA - Kedua pasangan calon presiden dijadwalkan akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 25-26 Juni 2014 untuk memverifikasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Hatta Rajasa. 

Setelah itu, hasilnya akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk nantinya diumumkan kepada publik pada 1 Juli 2014. "Sesuai jadwal akan diumumkan tanggal 1 Juli, laporan pemeriksaan kekayaan diterima tanggal 25 dan 26 secara bergiliran, mengklrarifikasi hasil (pemeriksaan) KPK," kata Komisioner KPU Arief Budiman, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2014).

 Arief menambahkan, pihaknya menyerahkan teknis pengumuman kepada KPK sebagai lembaga yang berurusan langsung dengan laporan kekayaan tersebut, "Itu tergantung KPK bagaimana mereka dalam klarifikasi. KPU hanya terima dari KPK dan akan diumumkan," bebernya. Pengumuman ini menurut Arief, penting bagi publik untuk dapat mengetahui jumlah kekayaan yang dimilik kedua pasangan calon pemimpin bangsa.

 Hasil itu sendiri, tidak akan mempengaruhi keabsahan pencapresan keduanya. "Mereka akan menunjukkan ke publik harta kekayaan mereka berapa, tidak ada pengaruh ke pencapresan keduanya," beber Arief. Arief menambahkan, hasil laporan kekayaan yang disampaikan tidak secara mendetail. Namun hanya ringkasan yang menggambarkan jumlah kekayaan kedua pasangan secara umum. "Ringkasannya saja dan diumumkan di Gedung KPU," tuntasnya.

Read More

PILIH PAKAI AKAL ATAU PAKAI RASA

pemilihan yang akan diadakan kurang lebih di bulan juli ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat indonesia, dalam pemilihan ini seharusnya masyarakat indonesia harus menentukan sikap harus memilih dengan menggunakan akal atau rasa, saat masayarakat indonesia memlih menggunakan akal maka pilihan mereka akan jatuh pada capres Prabowo-Hatta,

 kenapa demikian  karena memiliki latar militer, sehingga dapat tegas dalam mengambil keputusan berani melawan. sedangkan apabila menggunakan rasa pasti banyak yang memilih Jokowi-jusuf

kerena jokowi memiliki rasa kelembutan dalam memimpin, mana calon presidan yang mau masuk kolong selokan salin jokowi.

ya cuma itu si yang bisa saya bagi jadi tentukan pilihan kalian pilih pakai AKAL atau pakai RASA.

Read More

NasDem & PDIP minta relawan Jokowi kuasai daerah padat penduduk

Merdeka.com - Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella dan fungsionaris DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari, meminta para relawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) bisa menguasai daerah berpenduduk padat.

Dengan hal tersebut, maka kemenangan Jokowi sebagai capres akan lebih mudah.

"Untuk memenangkan pilpres, kita semua yang hadir di sini perlu kerja keras dan kerja cepat. Dan kunci kemenangan adalah fokus pada pemilih padat," kata Patrice Rio Capella, Jakarta, Minggu (11/5).

Menurut Rio, Jawa Barat menjadi penting karena padat pemilih. "Kita rebut suara di Jawa Barat, maka Jokowi akan menang mutlak," ujarnya.

Senada dengan Rio, Eva Kusuma Sundari mengatakan kelebihan Jokowi terletak pada sikap kesederhanaan, tapi visinya kuat. Dengan kelebihan itu, maka tak begitu sulit bagi relawan untuk meyakinkan pemilih agar mau ikut aktif memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 ini.

"Saat orang lain baru bicara good governance, Jokowi sudah melaksanakannya dengan model lelang jabatan. Kemudian menghormati keberagaman dan revolusi mental, adalah value yang harus disebarluaskan juga," terang Eva.

Lebih lanjut, Eva menegaskan, relawan-relawan harus tetap mengedepankan cara-cara politik beretika. "Tim pemenangan akan tetap menjaga etika walau selama ini dihujani dengan black campaign," ujarnya.

Read More

Bawaslu enggan disalahkan soal kisruh rekapitulasi Pemilu

Merdeka.com - Kendati KPU sudah berhasil menghitung suara Pileg hingga hitungan terakhir, ternyata disinyalir masih banyak pelanggaran Pileg yang lalu. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Daniel Zuchron mengakui pihaknya mencatat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam Pileg 9 April lalu.

Kendati begitu dia enggan disebut salah satu pihak yang gagal dalam mempersiapkan pemilihan legislatif 9 April lalu.

"Kalau melihat presentase dapil Provinsi masih banyak kesalahan mendasar, artinya banyak di tingkat bawah tidak patuh produser KPU, untuk melakukan hitung dan rekap yang benar," katanya usai diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/5).

Padahal ada data pengguna hak pilih dan surat suara, sehingga, menurutnya, masalah pelanggaran Pemilu bisa diminimalisir.

"Hampir seluruh provinsi yang presentase di KPU itu bermasalah dengan data dasar, artinya KPU dan jajarannya tidak memahami rekap tidak melulu soal hasil, tapi integritas data, itu rata di semua Provinsi," pungkasnya.

Read More

PPP

Perpecahan merupakan keindahan demokrasi di tubuh PPP Merdeka.com -

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, spekulasi yang beredar terkait dukungan PPP terhadap beberapa partai politik merupakan bagian dalam demokrasi yang ada di partai berlambang Kabah. Ini disampaikan SDA saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Aston Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/5) "Kabar perpecahan suara PPP kepada partai politik membuat kader bingung dan awak media. Tetapi inilah indahnya demokrasi dalam tubuh PPP," katanya. Sebagaimana diketahui, suara internal PPP sempat dikabarkan pecah lantaran berbeda pendapat antara kubu Ketum PPP SDA dengan kubu Sekjen PPP Romahurmuzi (Romi). Kubu SDA dikabarkan lebih condong mendukung pencapresan Prabowo Subianto dari Gerindra. Sementara itu kubu Romi lebih condong mendorong pencapresan dari PDI-P Joko Widodo

Read More